Bersejarah, Tabalong Punya Dewan Pengawas LPPL

TANJUNG – Lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Kabupaten Tabalong akhirnya secara sah memiliki dewan pengawas.

Ini setelah Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan pengawas LPPL Tabalong, Selasa (26/9) pagi.
Pelantikan dilakukan di ruang Penghulu Rasyid Pemkab Tabalong dengan dihadiri para kepala SKPD dan pejabat lainnya.
Ada tiga orang dewan pengawas yang dilantik, mereka terdiri dari unsur masyarakat, Firman Yusi, unsur penyiaran Zulfahmi Dhamiry dan unsur pemerintah daerah, H Zulfan Noor.
Menurut sekretaris pansel dewan pengawas, Zahirsyah Manuar, seleksi dilakukan sejak 4 bulan yang lalu.
“Ada tiga tahapan yang harus dilalui mulai seleksi adminstrasi, akademik dan fit n propertest yang melibatkan unsur DPRD,” kata Zahirsyah yang juga Kabag Humas Pemkab Tabalong ini.
Sementata itu Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani, menyampaikan pesan agar bisa membuat media yang berada LPPL Tabalong bisa lebih berkembang.
Bupati juga mengakui pelantikan dewan pengawas LPPL ini merupakan sesuatu yang baru bagi Pemkab Tabalong.
“Dewan pengawas yang dilantik pada hari ini adalah yang pertama kali dalam sejarah di Kabupaten Tabalong,” ungkapnya.
Selain itu dengan adanya Dewan Pengawas LPPL Tabalong ini menandakan Tabalong selangkah lebih maju lagi untuk ekaistensi dalam lembaga penyiaran
Selanjutnya, bupati juga berharap kepada dewan pengawas ini tidak sekedar menjadi  pelengkap keberadaan LPPL di Kabupaten Tabalong.
Tetapi berkewajiban untuk memberi masukan kepada kepala stasiun TV beserta jajaranya untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaannya.
Kemudian dengan adanya dewan pengawas diharapkan juga bisa melakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
Sementara itu perwakilan dewan pengawas, H Zulfan Noor, menyampaikan, pihaknya siap untuk melaksanakan apa saja tugas-tugas yang menjadi kewenangannya.
“Kami akan segera menunjuk ketua dan nantinya dilanjutkan dengan menyusun rencana kegiatan sesuai harapan pemerintah daerah,” katanya. (hum)